Informasi Publik Dikecualikan

Daftar Informasi Publik Dikecualikan


No Jenis Informasi Dasar Hukum Konsekuensi Batas Waktu Pengecualian
Akibat Info Dibuka Akibat Info Ditutup
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.

Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.

UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hokum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemeberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Margono Soekarjo.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan

1 Tahun