Profil PPID Pembantu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto


Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan, RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik karena transparan dan akuntabel.

Guna menjamin hak warga Negara memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan rumah sakit dengan penetapan SK Direktur Nomor : 800 / 01657 / II / 2018 tentang Penyempurnaan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto.

Struktural bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, Struktural dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID yang terdiri dari: (i) SOP Pelayanan Informasi, (ii) SOP Penanganan Keberatan, (iii) SOP Penyelesaian Sengketa Informasi, (iv) SOP Pengaduan Layanan, dan (v) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo apabila diperlukan.

PPID Pembantu RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan, karena pada dasarnya jabatan PPID RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto merangkap jabatan yang telah ada (ex officio). Petugas & ruangan khusus disediakan untuk layanan informasi & pengaduan masyarakat . Anggaran khusus kegiatan PPID di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, di dalam RBA BLUD RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto.

Sepanjang 2014 sampai 2017 PPID Pembantu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah mendapatkan predikat:

  1. Badan Publik Terbuka dan Inovatif dalam melaksanakan penyelenggaraan keterbukaan pemerintah, Pelayanan Publik Dan Implementasi Portal Data Tahun 2017.
  2. Badan Publik yamg tata kelolanya terbaik (Informatif Peringkat I Dalam Menyampaikan, Menyediakan, Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).
  3. Badan Publik terbaik Utama Dalam Melaksanakan Keterbukan Infromasi Publik Tahun 2016.
  4. Badan Publik Terbaik V Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015.
  5. Lembaga Terbaik Pemeringkatan Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

Selain itu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto juga menerima penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yaitu :

  1. Penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Atas Inovasi Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran Melalui"SI BINA CANTIK" (Sistem Bridging SIM RSMS , BPJS, dan INA-CBG's Menuju Akutabilitas, Transparansi, dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna)" Sebagai TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
  2. Penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Atas Inovasi Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran Melalui"SI BINA CANTIK" (Sistem Bridging SIM RSMS , BPJS, dan INA-CBG's Menuju Akutabilitas, Transparansi, dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna)" Sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
  3. Penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Atas Inovasi "Terpangkasnya Waktu Tunggu Pelayanan Pendaftaran Rawat jalan Melalui"PENETRASI ONLINE" (Pengembangan Sistem SMS Gateway Menuju Registrasi Online) Sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.